Beberapa kelompok advokasi yang berkampanye untuk kesetaraan pernikahan pada hari Rabu mengajukan petisi kepada oposisi Partai Pheu Thai untuk mendukung upaya mereka untuk mengusulkan amandemen terhadap Kode Sipil dan Komersial yang memungkinkan hanya seorang pria dan seorang wanita untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan menikmati manfaat hukum dari hubungan itu.
Dipimpin oleh Chumaporn Tangkliang, kelompok umbrella dari 58 organisasi LGBTQ+ yang menamakan dirinya Rainbow Fellows for Marriage Equality menyerahkan surat terbuka kepada Cholnan Srikaew, pemimpin partai.
Ini bermaksud untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan untuk mendukung rancangan amandemen Bagian 1448 dari KUH Perdata dan Komersial untuk memungkinkan orang mendaftarkan pernikahan mereka tanpa memandang jenis kelamin mereka.
Kelompok itu mengklaim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis tidak bertentangan dengan konstitusi dan merekomendasikan agar undang-undang disahkan untuk memastikan hak atas pernikahan yang setara bagi semua orang.
Sumber: www.pexels.com/@markusspiske
Di antara bagian-bagian KUHPerdata dan Dagang yang menurut golongan yang harus diubah adalah pengertian perkawinan yang diberikan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang dinikahkan secara sah.
Istilah ayah dan ibu juga harus diganti dengan “orang tua” sedangkan istilah suami dan istri harus diubah menjadi “pasangan”, kata kelompok itu, menambahkan bahwa dengan cara ini setiap pasangan atau kekasih akan memiliki hak yang sama untuk menikah sehingga menghasilkan “kenyataan yang nyata”. kesetaraan pernikahan”.
Dr Cholnan mengatakan Pheu Thai mendukung langkah tersebut dan bermaksud mendorong untuk mengusulkan rancangan tersebut ke parlemen pada sesi terakhir, yang akan berakhir pada 28 Februari.
Dalam perkembangan lain, Kerdchoke Kasemwongjit, wakil direktur jenderal Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan (RLPD), mengatakan RUU kemitraan sipil, yang disetujui oleh kabinet tahun lalu, menemui jalan buntu.
Sumber: www.pexels.com/@anete-lusina
DPR mengirimkannya kembali ke departemen dengan permintaan agar mendukung RUU tersebut dengan jumlah pasti orang yang akan diuntungkan dari RUU tersebut, jelasnya.
Dia mengatakan bahwa karena sulit untuk menentukan jumlah pasti orang di masyarakat yang mengidentifikasi sebagai bagian dari kelompok LGBT, tidak mungkin untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang karena apa yang dia gambarkan sebagai permainan politik.
Dia mengatakan RUU itu telah direvisi secara dramatis untuk memastikan pasangan sesama jenis akan berhak atas hak hukum yang hampir sama dengan pasangan heteroseksual.
To see the original news release, click : LGBTQ+ groups turn to Pheu Thai. For more information about, visit : bangkokpost.com